"Karakteristik wilayah Sumatra yang cukup beragam membuat pengelolaan kawasan laut tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena itu, diperlukan keselarasan antarpihak agar setiap pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukan dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut," ujarnya.
Ia menjelaskan berbagai program prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi, budidaya ikan tematik, modernisasi perikanan, serta pembangunan infrastruktur garam membutuhkan ruang laut yang memiliki kepastian dan dapat dikendalikan pemanfaatannya.
Kartika menyatakan pembangunan kelautan dan perikanan juga diarahkan melalui perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta penanganan sampah plastik di laut dengan melibatkan masyarakat.
Ia berharap Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang terus memperkuat fungsi tersebut, termasuk menyediakan layanan konsultasi dan asistensi terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan ruang laut se-Sumatra.
Menurut dia, Sumatra perlu dilihat sebagai satu kawasan yang saling terintegrasi dan terhubung. Pemanfaatan ruang laut di satu provinsi dapat memiliki keterkaitan dengan provinsi lainnya, termasuk dalam aktivitas ekonomi, konektivitas, perikanan, konservasi dan kelautan.
Ia mengatakan komunikasi yang dibangun hari ini tidak berhenti pada rapat koordinasi teknis, tetapi harus diwujudkan dan berlanjut melalui koordinasi teknis dan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
