Ia menambahkan, kemudahan akses pembiayaan perlu diikuti pendekatan yang lebih proaktif dari lembaga penyalur agar program KUR dapat menjangkau nelayan kecil yang membutuhkan dukungan modal.
Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjembatani kebutuhan nelayan dengan skema pembiayaan formal yang menawarkan biaya lebih terjangkau dibandingkan sejumlah sumber pinjaman komersial maupun informal.
“Sekalian misalnya membuka semacam outlet gitu di lapangan untuk bisa menyalurkan KUR, bagi yang memang membutuhkan atau yang memenuhi syaratnya,” katanya.
KNTI juga mendorong agar pendampingan disertai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan KUR. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ketentuan pembiayaan yang berlaku dijalankan secara konsisten oleh lembaga penyalur, termasuk terkait persyaratan agunan.
