Dani menilai kebutuhan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor perikanan. Ketersediaan modal yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dapat membantu mereka menjaga kelangsungan kegiatan melaut.
“Permodalan untuk membuat rumpon-rumpon ikan membutuhkan akses ya terhadap KUR dengan bunga yang rendah itu. Kalau itu bisa disegerakan, bisa akselerasi, bisa dipermudah syarat dan prosesnya, saya kira di beberapa tempat nelayan-nelayan kita sangat terbantu dengan prosesnya,” kata Dani.
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan KUR tanpa agunan pada plafon tertentu dan praktik penyalurannya di lapangan.
KNTI masih menerima laporan mengenai nelayan dan pengolah ikan skala kecil yang diminta menyediakan agunan, seperti sertifikat rumah, ketika mengajukan pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi kendala bagi nelayan yang tidak memiliki sertifikat atas rumah yang ditempati. Karena itu, KNTI mendorong pemerintah memperkuat pemantauan pelaksanaan kebijakan KUR agar kemudahan pembiayaan yang telah ditetapkan dapat dirasakan oleh nelayan kecil.
