"Namun, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil," tegas Komdigi.

Komdigi juga menekankan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh masyarakat, terlepas dari sikap mereka terhadap pemerintah.

"Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah," tulis kementerian.

Selain meminta klarifikasi resmi, Komdigi menyatakan akan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Sebelumnya, Google melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 mencatat penutupan 19.372 kanal YouTube dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.