Namun, menurut pengakuan Mediodecci, pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut.
"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya, angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelas Mediodecci.
Menurutnya, Komdigi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam proses moderasi konten. Apabila ditemukan kekeliruan, pihaknya siap melakukan evaluasi dan perbaikan.
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.
"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tuturnya.
