"Ini masalah yang nanti akan kita selesaikan di pusat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN," tegas Aria.
Selain persoalan kawasan hutan, kunjungan tersebut turut mengungkap persoalan aset yang berkaitan dengan perubahan status dan pengelolaan lahan eks-Caltex/Chevron. Sejumlah lahan yang memiliki riwayat penguasaan dan sertifikasi sebelumnya menghadapi persoalan ketika terjadi perubahan status pengelolaan aset hingga disebut membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk dapat diselesaikan.
Aria menjelaskan, berbagai persoalan yang ditemukan tidak akan berhenti pada kunjungan lapangan. Komisi II akan membawa temuan tersebut ke pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait untuk mencari penyelesaian yang lebih konkret.
Menurutnya, penyelesaian persoalan aset membutuhkan data dan fakta yang objektif. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian secara tepat.
"Insyaallah pertemuan ini nanti menjadi sesuatu yang lebih realistis untuk kita mendapatkan fakta-fakta yang objektif," jelas Aria.
