Komisi II DPR ungkap ada 10 isu strategis yang dibahas di RUU Pemilu

NADIKABAR.COM — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ada 10 isu strategis yang akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) setelah panitia kerja (panja) RUU tersebut dibentuk.

Menurut dia, isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.

"Nanti juga akan dilampirkan. Ada poin krusial, mulai dari huruf A sampai dengan huruf J," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pihak-pihak yang akan diundang itu mulai dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, institusi maupun perseorangan, organisasi nonpemerintah, hingga organisasi kemasyarakatan.

Menurut dia, sejumlah pihak akan diundang untuk memastikan penyusunan naskah akademik dan draf RUU Pemilu ini bisa berjalan baik, dengan memenuhi meaningful participation atau partisipasi yang bermakna, dan akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu ke depan.

"Selain itu partai politik nonparlemen juga akan turut diundang untuk memberi masukan untuk RUU Pemilu. Poin-poin yang akan diatur dalam RUU Pemilu harus memiliki dasar argumentasi konstitusi serta rasionalitas," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menjelaskan bahwa isu-isu strategis yang akan dibahas, meliputi peraturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, ambang batas parlemen, sistem Pemilu Legislatif, penataan daerah pemilihan (dapil), Bawaslu dan KPU, politik uang dan pembiayaan politik, kampanye digital dengan kecerdasan buatan (AI), netralitas ASN dan TNI-Polri, hingga keterwakilan perempuan.

Selain itu, menurut dia, penggunaan teknologi untuk pemungutan suara hingga rekapitulasi suara juga akan turut dibahas dalam penyusunan draf RUU Pemilu.

"Ini kan masih penyusunan aja. Kalau saya secara pribadi hakekat dari demokrasi Pancasila itu penghormatan terhadap hak suara atau hak individu yang kemudian terakumulasi jadi hak kolektif warga negara," kata Komarudin.