NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menegaskan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Ia mengatakan substansi dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tersebut telah disetujui pada pembicaraan tingkat I, yakni dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.

Rapat kerja itu mengagendakan laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

Ia mengatakan kesepakatan tingkat I ini lahir dari proses perjuangan panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.

Rano juga menyampaikan apresiasi perhatian dan pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses pembahasan.