"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.
Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas masalah yang terus berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.
Selama ini, korban tidak pidana sering menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meskipun pelakunya telah diproses hukum.
"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.
Rano menambahkan perampasan aset harus memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan.