"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.
Rano juga menyoroti pentingnya pendataan korban yang akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara akan sangat menentukan peluang pemulihan kerugian.
"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.
Usai disetujui pada tingkat I, pembahasan RUU Perampasan Aset akan berlanjut ke pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.
"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.