NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto bila perlu, bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi mendesak untuk mengatur dan mencegah penyadapan ilegal.
Dia menilai bahwa kasus penyadapan ilegal yang akhir-akhir ini diungkap oleh Polri adalah kejahatan yang sangat ekstrem. Terlebih lagi, kata dia, targetnya adalah kepala negara.
"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara yang merupakan tindakan insubordinasi jika dijerat dengan pasal makar, masih terlalu sederhana. Dia mengatakan bahwa insubordinasi adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
