Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Komisi III DPR: Presiden bisa buat Perpu atur penyadapan bila perlu
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto bila perlu, bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam s
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Senin, 9 November 2026 pukul 12:30 WIB
• ⏱ 2 menit baca
"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," kata dia.
Menurut dia, pembentukan Perppu untuk mengatur penyadapan sangat masuk akal, sebab di era lalu pun Perppu pernah diterbitkan ketika terjadi bom di Bali.
"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," katanya.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.