Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
Komisi III DPR: Presiden bisa buat Perpu atur penyadapan bila perlu
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto bila perlu, bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam s
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Senin, 9 November 2026 pukul 12:30 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Dia pun mencontohkan bahwa skandal "Watergate" di Amerika Serikat juga berurusan dengan penyadapan, tapi hanya antar kompetitor saja. Namun penyadapan yang terjadi di Indonesia ini adalah sesuatu yang luar biasa.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," kata dia.
Dia menilai bahwa penyadapan ilegal yang terjadi itu adalah skandal terserius yang pernah ada di Indonesia. Bahkan, kata dia, KUHP pun belum mengatur secara spesifik soal tindak pidana ekstrem tersebut.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.