NADIKABAR.COM — Komisi IV DPR menyambut baik rencana pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pimpinan Komisi IV DPR menilai langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi Senayan.

"Komisi IV DPR RI menyambut positif keputusan Presiden dalam membentuk badan khusus untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove guna memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai sejalan dengan rekomendasi yang kerap disampaikan Komisi IV dalam berbagai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan sebelumnya," kata Wakil Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, kepada wartawan, Sabtu (25/9/2026).

BPGMN diyakini krusial dalam mencegah karhutla di wilayah gambut. Yohan menyinggung Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang efektif menekan angka kebakaran hutan.

"Di mana keberadaan lembaga khusus seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dinilai krusial dalam mencegah karhutla di wilayah gambut. Sebagai pengingat, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian bertransformasi menjadi BRGM awalnya dibentuk sebagai respons cepat atas peristiwa karhutla berskala luas pada tahun 2015. Terbukti, kehadiran lembaga khusus tersebut berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan secara signifikan," ungkap dia.

Komisi IV DPR memberikan catatan terkait dukungan anggaran yang memadai untuk pengelolaan ekosistem gambut. Yohan menekankan diperlukan sinergi lintas sektor hingga sinkronisasi anggaran dengan DPR RI.

"Lembaga ini diwajibkan untuk berkolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Mengingat tata kelola ekosistem di tingkat tapak telah diatur oleh undang-undang sektoral, seperti pengelolaan gambut dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ekosistem mangrove melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2014-koordinasi yang kuat menjadi kunci Utama," ujar Yohan.

"Sinkronisasi anggaran dengan DPR, terkait alokasi anggaran yang direncanakan terpisah dari Kementerian Kehutanan, pemerintah diminta untuk segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPR. Langkah ini mendesak mengingat siklus pengesahan anggaran tahun 2027 akan segera memasuki tahap krusial pada pekan depan," tambahnya.