Senada dengan Yohan, anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendukung rencana pemerintah membentuk badan baru pengeloaan gambut tersebut. Daniel Johan menyinggung peran BRGM yang dibubarkan pada tahun lalu.
"Tentu ini langkah yang baik, meskipun sudah dari dulu saya mengingatkan pemerintah bahwa BRGM tidak boleh dibubarkan, karena perannya vital bagi pengelolaan gambut dan mangrove. Terutama gambut yang luasnya 13 juta Ha lebih memiliki karakteristik pengelolaan yang harus mendapat perlakuan khusus," kata Daniel Johan.
Daniel menyebut BRGM yang berada di Kemenhut sebelumnya efektif mencegah kebakaran di lahan gambut. Daniel berharap BPGMN yang direncanakan oleh Presiden Prabowo lebih sistematis.
"Adanya BRGM yang lama sangat efektif mencegah kebakaran terutama di lahan gambut. Hilangnya BRGM menjadikan pengelolaan gambut tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada program khusus dalam mengelola muka air gambut dan peran masyarakat dalam mengelola gambut pun tidak ada," kata Daniel.
"Adanya BPGMN ini kita harapkan lebih sistematis mengelola gambut sehingga gambut dapat diolah dengan baik baik untuk kebutuhan pertanian, ditanami pohon-pohon produktif, dengan dikelola dengan baik maka akan dijaga oleh masyarakat agar tidak terjadi kebakaran," tambahnya.
Ketua DPP PKB ini mengatakan Kemenhut kewalahan atasi kebakaran di tahun ini lantaran sejumlah faktor. Daniel menyoroti soal El Nino hingga anggaran penanganan karhutla yang terbatas.
"Kemenhut memang kewalahan dalam mengatasi kebakaran tahun ini karena berbagai faktor, terutama kebakaran terjadi khususnya di Kalbar terjadi di lahan gambut tebal, infrastruktur yang terbatas, ditambah lagi faktor alam seperti El Nino yang menjadi pemicu utama dan paling penting anggaran penanganan yang terbatas," ucap dia.
