NADIKABAR.COM — Komisi VII DPR RI menerima masukan terkait masih perlunya peningkatan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan industri sehingga keberadaannya memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakatnya.
"Penguatan koordinasi kelembagaan menjadi salah yang penting dan masukan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri. Sehingga keberadaan kawasan industri memberikan manfaat untuk peningkatan perekonomian daerah," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karawang, Iman Adinugraha di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam kunjungan spesifik tersebut, Tim Komisi VII Panja Penyusunan RUU Kawasan Industri mendapat masukan dari Bupati Karawang H Aep Saepulloh dan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Tri Supondi.
Iman Adinugraha menyebutkan, Komisi VII DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke sejumlah daerah yang memiliki kawasan industri serta menyerap berbagai masukan dari pelaku industri, pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha serta berbagai stakeholder lainnya.
"Termasuk di Kabupaten Karawang, yang merupakan daerah dengan 14 kawasan industri. Dari kunjungan di Karawang kami banyak mendapat masukan yang akan menjadi masukan jadi pasal-pasal dalam RUU Kawasan Industri," kata Iman.
