Selain itu Bupati Karawang juga berharap adanya peningkatan kontribusi pajak bagi daerah terutama dari pajak badan PPH 21.
"Kami berharap kawasan industri ke depan bisa memberikan kontribusi dari pajak PPH 21 bagi daerah. Kalau PPN mungkin sila sesuai mekanisme, namun PPH 21 minimal bisa untuk daerah, mereka bekerja di Karawang, idealnya bayar pajaknya di Karawang," kata Aep.
Hal sama juga dalam perizinan perusahaan agar koordinasi awal dilakukan dengan pemerintah daerah, sehingga regulasi investasi pusat dan perda bisa sinkron.
"Koordinasi sejak awal diperlukan dalam perizinan perusahaan, agar pemerintah darah mengetahui keberadaan perusahaan dan aktivitas perusahaan di wilayah. Kami berharap ada ekspose terkait rencana investasi di wilayah, sehingga pemerintah daerah bisa sama-sama mengawal," katanya.
Selain melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri ke Kabupaten Karawang, Komisi VII juga melakukan kunjungan kawasan industri lainnya di Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor serta sejumlah lokasi industri lainnya.
