Kunjungan kerja tersebut untuk melakukan sinkronisasi keberadaan kawasan industri dengan potensi-potensi ekonomi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Iman menyebutkan ada sejumlah poin penting sebagai masukan dalam pertemuan itu yang menyangkut kepastian hukum dan tata ruang, kejelasan kewenangan antar lembaga, peningkatan manfaat bagi daerah, perlindungan pengupahan UMK, jaminan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku air, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas SDM lokal, pengembangan kawasan industri hijau, evaluasi kinerja dan produktifitas kawasan industri dan juga insentif atas kepatuhan alam pengelolaan kawasan industri.
Ia menyebutkan Komisi VII telah mendapat banyak masukan untuk penyusunan RUU kawasan industri dari berbagai daerah yang memiliki kawasan industri.
Sementara itu Bupati Karawang H Aep Syaepuloh menyampaikan harapannya RUU Kawasan Industri bisa mengakomodasikan masukan dan memberikan keberpihakan kepada daerah serta adanya penguatan koordinasi kelembagaan terkait pengembangan kawasan industri.
"Salah satunya penguatan koordinasi kelembagaan dengan pemerintah daerah, termasuk dalam perizinan, kami berharap ada ekspose sebelum masuknya investasi ke daerah sehingga semuanya bisa sinkron dan tidak ada masalah di kemudian hari. Ini perlu," kata Aep Syaepuloh.
