NADIKABAR.COM — Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat penetapan istithaah kesehatan calon jamaah haji untuk mengantisipasi kehilangan kuota haji 2027.
"Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang," kata Marwan Dasopang di sela kunjungannya di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, kepastian kelayakan kesehatan harus segera diberikan agar calon jamaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelunasan biaya haji.
Marwan mengatakan, DPR telah mendapatkan gambaran mengenai sejumlah kendala dalam proses penetapan istithaah kesehatan. Karena itu, diperlukan koordinasi lebih intensif antara Kementerian Haji dan Umrah dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.
Ia menjelaskan, istithaah merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, finansial, transportasi, waktu, maupun keamanan.