Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pemenuhan persyaratan istithaah kesehatan menjadi salah satu ketentuan wajib sebelum calon jamaah dapat melakukan pelunasan Bipih.
Marwan menegaskan, persyaratan kesehatan tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Namun, sejumlah ketentuan yang dinilai masih memungkinkan untuk didiskusikan perlu dibahas bersama agar tidak menjadi penghambat bagi calon jamaah yang sebenarnya memenuhi persyaratan.
Selain persoalan kesehatan, DPR juga menyoroti potensi kuota haji di setiap provinsi tidak terserap secara optimal akibat keterlambatan pemeriksaan maupun persoalan administrasi. Padahal, calon jamaah yang telah masuk alokasi kuota seharusnya memiliki kesempatan untuk mempersiapkan keberangkatan.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota.
Marwan berharap mekanisme dua tahap tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan seluruh kuota yang tersedia terisi oleh calon jamaah yang memenuhi persyaratan.