Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai dapat memperlambat proses pemeriksaan dan penetapan istithaah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Marwan mendorong Kementerian Haji dan Umrah melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Ia juga meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh calon jemaah, terutama yang berada di wilayah dengan akses terbatas.
Percepatan penetapan istithaah diharapkan tidak hanya memperlancar pelunasan biaya haji, tetapi juga memberikan kepastian keberangkatan lebih awal. Dengan demikian, calon jamaah dapat mempersiapkan diri secara optimal dan pemerintah mampu menghindari potensi kuota haji 2027 yang tidak terserap akibat persoalan teknis dan administratif.