NADIKABAR.COM — Komisi X DPR RI menyoroti kualitas pendidikan dan upaya pelestarian kebudayaan di Kabupaten Gianyar, Bali, untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia.
“Ini menjadi bahan pertimbangan kami dalam proses perumusan kebijakan dan alokasi anggaran bersama pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di sela kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pemangku kepentingan dapat memberikan informasi secara komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan yang nantinya menjadi input dalam tugas Komisi X.
Anggota legislatif itu menambahkan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI juga telah membentuk lima panitia kerja (Panja) yaitu Panja Pendidikan 3T dan Daerah Marjinal, Panja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL), Panja Pelestarian Cagar Budaya (PCB), Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), serta Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (PPCB).
“Ini akan menjadi bahan rujukan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat-rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah di masa sidang berikutnya,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun mengungkapkan pihaknya mendorong penguatan sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kekayaan seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat dinilai menjadi potensi strategis yang perlu dikembangkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Agung Mayun menambahkan penguatan sektor tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi memiliki karakter, kreativitas, keterampilan, serta kecintaan terhadap budaya lokal.
Selain menjaga warisan budaya sebagai identitas daerah, lanjut dia, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi UMKM, seniman, generasi muda, desa, dan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi.
“Kami terus berupaya membangun kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
