NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memastikan realisasi wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mempertimbangkan keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).
“Jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru membuat PTS kehilangan mahasiswa secara drastis. Kalau tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membuat PTS mati suri,” ujar Lalu di Jakarta, Senin.
Menurut dia, PTS juga merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi nasional yang selama ini turut menampung mahasiswa dan memperluas akses pendidikan tinggi.
Lebih lanjut, Lalu menegaskan bahwa realisasi rencana pendidikan gratis, termasuk wacana kuliah gratis, harus diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan. Besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan, harus berbanding lurus dengan kualitas lulusan yang dihasilkan.
“Bagi kami, mutu pendidikan harus sejalan dengan besaran investasi yang dikeluarkan pemerintah. Semakin besar anggaran yang kita investasikan untuk pendidikan, tentu harapannya kualitas lulusan juga semakin baik,” ujarnya.
Lalu mengatakan jika pemerintah benar-benar serius merealisasikan program kuliah gratis, perlu dilakukan pemetaan secara komprehensif terhadap kondisi dan karakteristik perguruan tinggi di Indonesia.
Ia menilai perguruan tinggi negeri saat ini memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda, baik yang berstatus PTN Satuan Kerja (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) maupun PTN Badan Hukum (PTNBH).
Perbedaan tersebut, kata dia, harus menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan kuliah gratis.
“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini. Ada PTN Satker, PTN-BLU maupun PTNBH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda,” katanya.
Menurut Lalu Hadrian, kebijakan kuliah gratis juga tidak boleh hanya berorientasi pada sebanyak-banyaknya mahasiswa yang diterima. Dia memandang aspek daya tampung, kualitas pembelajaran, ketersediaan dosen, fasilitas pendidikan, hingga kemampuan perguruan tinggi dalam menjaga standar akademik harus menjadi bagian dari perhitungan.
“Untuk mendapatkan kualitas atau mutu lulusan yang terbaik, harus ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, tentu kuota perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Seskab mengatakan pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
