NADIKABAR.COM — Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum memperkuat keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah pos yang aktif, kompetensi paralegal, serta dukungan honorarium guna memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan dorongan tersebut dalam rapat bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mengoptimalkan keberadaan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah Posbankum aktif, penguatan kompetensi, dan dukungan honorarium bagi paralegal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat," kata Willy dalam rapat dengar pendapat yang dipantau daring di Jakarta, Kamis.

Selain penguatan Posbankum, Komisi XIII juga mendorong Kementerian Hukum menginisiasi mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sejak dini, sekaligus membangun kesadaran mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rapat tersebut, Komisi XIII turut mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian Hukum sepanjang 2026, khususnya dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum, transformasi digital, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target.

Willy menyampaikan apresiasi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Adapun sejumlah rekomendasi Komisi XIII tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan hukum yang lebih inklusif, merata, dan mudah diakses masyarakat, terutama melalui penguatan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan serta peningkatan literasi hukum sejak jenjang pendidikan.