Ia mengatakan pelatihan paralegal akan dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah memperoleh dukungan pemerintah.
Saat ini terdapat 777 organisasi bantuan hukum yang didukung negara, dengan target meningkat menjadi 1.000 organisasi pada 2027 untuk memperluas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Supratman menjelaskan Posbankum juga akan terhubung dengan berbagai unsur pemerintah dan aparat terkait, antara lain Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta Kejaksaan melalui program Jaga Desa.
Ia menekankan keberadaan Posbankum tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik di masyarakat.
"Tujuan utama kita, Pak Ketua, dari Posbankum ini sebenarnya bukan hanya sisi aspek hukumnya, tapi terutama aspek sosialnya. Jadi kohesi sosial itu harus tumbuh lagi dari kasus yang mungkin kasus ringan," kata dia.
Supratman mencontohkan Posbankum dapat menjadi ruang mediasi untuk mengatasi konflik antarkampung maupun konflik sosial lainnya, termasuk di wilayah Papua yang memiliki tradisi penyelesaian konflik melalui mekanisme adat.
Ia berharap pendekatan berbasis komunitas tersebut dapat memperkuat perdamaian dan mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.