Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan sebanyak 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbentuk di seluruh Indonesia dengan penanganan 249.820 kasus melalui konsultasi maupun penyelesaian perkara, sebagai upaya memperluas akses keadilan dan mengurangi beban pengadilan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Supratman mengatakan Posbankum menjadi sarana masyarakat menyelesaikan persoalan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, sesuai semangat pembaruan hukum pidana.

"Dan sampai dengan saat ini sudah 249.820 kasus yang masuk, entah itu sifatnya konsultasi ataupun juga menyelesaikan kasusnya, dan ini kalau berlanjut terus ke pengadilan, ini luar biasa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara," kata Supratman.

Ia mengatakan penyelesaian perkara melalui Posbankum juga dapat mengurangi beban aparatur penegak hukum, sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan persoalan secara lebih efektif tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan.

Supratman menyebut masyarakat dan pemerintah desa menjadi basis utama pengembangan Posbankum, mengingat aparatur desa selama ini telah berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun sistem tersebut, termasuk memberikan legitimasi melalui pembentukan Posbankum serta menyiapkan pelatihan bagi paralegal.

"Jadi ini sebenarnya kita desain karena sesuatu yang sudah tumbuh di masyarakat dan sudah dilakukan oleh aparatur pemerintah terkecil kita, terutama kepala desa yang setiap hari menyelesaikan kasus sebenarnya. Itu dasarnya kami membangun ini," ujar dia.