NADIKABAR.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sepakat menjajaki kerja sama guna mempercepat penyelesaian konflik agraria. Komnas HAM menyebut peran BRAN penting dan strategis.
"BRAN merupakan lembaga negara yang sangat penting dan strategis, yang sudah cukup lama ditunggu oleh masyarakat, karena konflik agraria ini selama bertahun-tahun menemui jalan yang cukup sulit dan penuh tantangan," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah usai bertemu dengan Kepala BRAN Dedi Prasetyo pada Jumat (23/10/2026).
Dia mengatakan Komnas HAM dan BRAN akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Ke depan, MoU inilah akan menjadi landasan koordinasi dalam penanganan konflik agraria.
Pertemuan Komnas HAM dengan BRAN ini dikemas dalam agenda High Level Meeting. Rapat bertajuk 'Sinergi Mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam Isu Hak Asasi Manusia'.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisioner Khusus Lantai 2, Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).
Anis menyampaikan pada wartawan di lokasi, bahwa Komnas HAM menerima sekitar 2.700 pengaduan konflik agraria selama tiga tahun terakhir. Persoalan yang diadukan melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi dan konflik yang berkaitan dengan aset negara.
