NADIKABAR.COM — Penasihat Utama Menteri Kehutanan Bambang Soepijanto menegaskan bahwa komunikasi berbasis bukti dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan kebijakan kehutanan.
Komunikasi, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, perlu hadir sejak persoalan diidentifikasi, kebijakan dirumuskan, hingga pelaksanaan dan evaluasi, sekaligus menjadi sarana untuk mendengar aspirasi serta memperbaiki kebijakan.
"Informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi lapangan akan memperkuat kepercayaan publik. Karena itu, keberhasilan komunikasi perlu dilihat dari tumbuhnya pemahaman, kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan," ujar dia pada Sustainability Communication Expert Dialogue dan peluncuran Center for Sustainability Communication and Policy (CSCP) Indonesia.
Pada kesempatan itu, Bambang juga menyambut positif peluncuran CSCP Indonesia serta berharap lembaga ini mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman lapangan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat, termasuk dalam mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman publik serta menghasilkan kebijakan dan tindakan yang bermanfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, anggota Dewan Penasihat Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto mengatakan mewujudkan lingkungan berkelanjutan sesuai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 membutuhkan strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan dan program pengendalian emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dapat dipahami serta didukung masyarakat.
Komunikasi, menurut dia, tidak cukup hanya menyampaikan target pemerintah, tetapi juga perlu menjelaskan manfaat dan peran masyarakat dalam mewujudkannya.
"Konsistensi pelaksanaan strategi dan program, disertai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi sesuatu yang penting untuk mewujudkannya," katanya.
