NADIKABAR.COM — Konservasi Indonesia (KI) memperluas transformasi sektor perikanan udang nasional melalui pendekatan berbasis kawasan atau yurisdiksi. Berangkat dari keberhasilan pendampingan mereka di Kabupaten Banyuwangi sejak 2020, KI kini membawa tata kelola terpadu tersebut ke Situbondo dan Teluk Saleh, NTB.

Pendekatan ini menggabungkan peningkatan efisiensi tambak udang dengan upaya restorasi mangrove. Perluasan transformasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan model tata kelola berkelanjutan yang mencakup area seluas 11.000 hektare. Pendekatan serupa juga tengah diuji melalui integrasi kegiatan akuakultur dan pertanian di Teluk Saleh, NTB.

Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengatakan perluasan ini dijalankan bersama Conservation International sebagai mitra global dengan dukungan hibah dari Walmart Foundation. Ia menegaskan bahwa pendekatan yurisdiksi menjadi kunci penting dalam mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir.

"Pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga membuka potensi ekonomi yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan volume 18,1 ribu ton pada 2020, pencapaian 19,6 ribu ton di 2024 menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 8,2 persen," kata Meizani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).

Menurut Meizani hal tersebut membuktikan keberhasilan efisiensi tambak, dan perlu diimbangi dengan penguatan standar keberlanjutan.

Ia menambahkan bahwa manfaat ekonomi dari pendekatan ini tak hanya berhenti pada angka produksi. Menurut dia, tata kelola terpadu di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo ini diproyeksikan mendorong efisiensi produksi dan jaminan pasar, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petambak hingga membuka lapangan pekerjaan di wilayah sekitar.

Penguatan tata kelola di tingkat lokal dengan tujuan konservasi yang lebih luas ini turut mendapat sorotan dari Senior Director Blue Foods CI, Dane Klinger.

"Tahap selanjutnya ini memperkuat kepemilikan lokal, memperluas model tersebut ke wilayah baru, serta mengeksplorasi bagaimana produksi komoditas yang bertanggung jawab dapat mendukung tujuan konservasi dan restorasi yang lebih luas," katanya.

Penguatan sektor udang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang diawasi pemerintah antara lain melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTN nasional pada September 2026 berada di angka 108,85, turun 0,17 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena biaya yang dibayar nelayan naik lebih cepat dari harga yang mereka terima.

Bagi petambak udang, kesejahteraan tercermin dalam NTPi, pada index di Jawa Timur tercatat sebesar 818.79 pada periode yang sama. Melalui efisiensi tambak dan akses pasar yang lebih baik, KI menargetkan program ini ikut memperkuat pendapatan petambak.

Manfaat dari pendekatan terpadu ini juga diakui oleh para pelaku usaha lokal. Petambak udang Banyuwangi Ahmad Thoyib menyebutkan bahwa keterlibatan petambak skala kecil dalam rantai pasok berkelanjutan membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat.

"Pendampingan ini bukan cuma mengajarkan cara menjaga lingkungan tambak, tapi juga merangkul petambak kecil seperti kami agar bisa masuk ke rantai pasok industri. Kami merasa dirangkul dan punya posisi tawar yang lebih baik. Kami berharap model seperti ini bisa terus diperluas agar semakin banyak petambak di wilayah lain yang merasakan manfaatnya," tuturnya.