Park mengatakan pemerintah pusat juga ikut menanggung pembangunan infrastruktur transportasi. Pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 40 persen dari biaya konstruksi kepada Pemerintah Metropolitan Seoul pada tahap pembangunan.
Namun, besaran dukungan untuk operasional transportasi tidak selalu meningkat setiap tahun.
Park menyebut perhitungannya cukup kompleks karena layanan bus dijalankan perusahaan swasta, sementara jaringan kereta bawah tanah di Seoul melibatkan lebih dari delapan hingga sembilan operator, termasuk Seoul Metro, Korail, Incheon Metro, dan operator swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta.
Salah satu faktor yang membuat pendapatan tiket tidak menutup biaya operasional adalah sistem tarif terintegrasi.
Penumpang yang berpindah dari kereta bawah tanah ke bus tidak perlu membayar tarif dasar baru setiap kali berganti moda. Tarif dihitung berdasarkan total jarak perjalanan, meskipun penumpang melakukan beberapa kali perpindahan.
Park menjelaskan sistem tersebut membuat pemerintah kota harus menanggung kekurangan pendapatan tiket dari layanan transportasi yang terintegrasi.
"Ketika berpindah dari metro ke bus, biasanya di Jepang Anda harus membayar tarif dasar dari awal. Namun, di Seoul tidak ada tarif dasar baru setiap kali berpindah. Pembayaran dihitung berdasarkan total jarak perjalanan, meskipun Anda berganti moda beberapa kali," kata Park.
Selain melalui anggaran pemerintah, sebagian beban pembiayaan juga dibagi kepada masyarakat melalui pembelian obligasi saat registrasi kendaraan.