NADIKABAR.COM — Korea Selatan (Korsel) membuka peluang kerja sama ekspor teknologi baterai canggih hingga transmisi listrik bawah laut ke Indonesia.
Teknologi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk ambisi Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Head of the Energy Market and Policy Solutions for Our Climate (SFOC) Gahee Han mengatakan kedua negara telah membahas peluang pemanfaatan teknologi Korea Selatan dalam sektor energi. Namun, ia mengaku belum banyak perkembangan konkret sejak nota kesepahaman (MoU) ditandatangani pada April 2026.
Salah satu teknologi yang dibahas adalah baterai canggih dan jaringan transmisi listrik bertegangan tinggi arus searah atau high voltage direct current (HVDC). Teknologi ini dapat digunakan untuk membangun jaringan transmisi listrik bawah laut.
"Sejujurnya, sejak MoU ditandatangani pada April 2026, kami belum melihat banyak kemajuan. Namun, kedua negara sudah duduk bersama untuk membahas teknologi Korea Selatan, seperti baterai canggih dan teknologi jaringan transmisi listrik ke Indonesia. Pemerintah kami tentu memiliki ketertarikan untuk mengekspor teknologi tersebut. Kami berharap dapat menjalin kemitraan dalam ekspor dan impor teknologi," ujar Gahee dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10).
Kendati demikian, Gahee menilai kesiapan pasar energi menjadi salah satu prasyarat agar investasi perusahaan Korea Selatan di Indonesia dapat berkembang. Ia mencontohkan industri baterai Korea Selatan yang digerakkan perusahaan seperti SK, Samsung dan LG.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki teknologi baterai yang kompetitif, tetapi menghadapi kesulitan finansial di pasar domestik karena belum tersedianya mekanisme pasar listrik yang memadai untuk memberikan kompensasi atas penggunaan teknologi tersebut.
Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan regulasi pasar listrik yang lebih maju agar investasi teknologi baterai dapat memberikan keuntungan yang layak bagi pelaku usaha.
Gahee juga menyinggung peluang kerja sama di sektor baja rendah emisi. Ia mengatakan produsen baja asal Korsel POSCO telah mengembangkan teknologi hydrogen-based direct reduction iron (DRI), yakni teknologi produksi besi menggunakan hidrogen yang dapat menekan emisi dalam proses pembuatan baja.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut masih menghadapi tantangan ketersediaan energi terbarukan. Gahee menyebut energi terbarukan baru menyumbang sekitar 10 persen dari bauran pembangkit listrik Korea Selatan. Kondisi itu membuat POSCO dan produsen baja lainnya kesulitan memperoleh pasokan energi bersih yang cukup.
Menurutnya, pembenahan aturan pasar listrik diperlukan agar teknologi baterai dan produksi baja rendah emisi dapat beroperasi secara ekonomis.
"Untuk memproduksi baja hijau, serta mengembangkan dan mengekspor teknologi baterai yang dapat menguntungkan pasar, Indonesia dan Korea perlu memperbaiki aturan pasar listrik agar teknologi tersebut memperoleh kompensasi yang memadai," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan kerja sama baterai antara RI dan Korea Selatan dapat diarahkan untuk mendukung integrasi PLTS dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).
Korea Selatan tawarkan kerja sama ekspor teknologi baterai dan transmisi listrik ke Indonesia. Ini mendukung pengembangan energi terbarukan dan PLTS 100 GW. (FOTO:NadiKabar.com/Adi ibrahim).
Deon mengatakan integrasi PLTS dengan BESS membutuhkan perancangan sistem yang disesuaikan dengan kondisi jaringan listrik di setiap wilayah.
"Untuk mengintegrasikan PLTS dengan sistem penyimpanan baterai agar dapat menjaga stabilitas jaringan listrik, diperlukan analisis dan desain sistem yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah integrasi. Untuk pembangkit diesel, misalnya, dibutuhkan konfigurasi PLTS dan BESS yang berbeda," ucap Deon.
Selain itu, kerja sama dapat diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan kapasitas manufaktur baterai dalam negeri. Deon menilai kebutuhan baterai untuk penyimpanan energi listrik berbeda dengan baterai kendaraan listrik.
Baterai kendaraan listrik membutuhkan performa tinggi, sedangkan baterai penyimpanan energi lebih mengutamakan biaya yang rendah dengan tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan jaringan listrik.
Dari sisi pembiayaan, Deon memperkirakan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW membutuhkan investasi mendekati US$80 miliar atau setara Rp1.453,52 triliun (asumsi kurs Rp18.169 per dolar AS) untuk proyek skala utilitas. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari US$100 miliar atau Rp1.816,80 triliun apabila kebutuhan penyimpanan energi dan jaringan transmisi turut diperhitungkan.
Kebutuhan investasi itu jauh lebih besar dibandingkan realisasi investasi energi terbarukan Indonesia yang saat ini baru sekitar US$2 miliar hingga US$3 miliar.
Karena itu, pembiayaan tak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan investor swasta, lembaga pembangunan multilateral, serta kerja sama dengan negara lain.
Deon menilai Indonesia juga perlu membangun kapasitas riset dan sumber daya manusia (SDM) agar tidak hanya bergantung pada transfer teknologi dari negara mitra. Riset diperlukan untuk menyesuaikan teknologi baterai dengan kondisi iklim, karakteristik jaringan listrik, serta pola penggunaan energi di Indonesia.
Ia turut menyoroti perlunya strategi pengembangan tenaga ahli, termasuk menghubungkan program beasiswa luar negeri dengan kebutuhan industri. Laboratorium industri di sejumlah perguruan tinggi juga dinilai dapat diarahkan untuk mengembangkan teknologi BESS, termasuk pemanfaatan nikel sebagai bahan baterai penyimpanan energi.
"Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kerja sama dan transfer teknologi. Kita juga harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, dengan mempertimbangkan sumber daya, iklim, serta kondisi yang berbeda di Indonesia," ujar Deon.
Ia menambahkan kerja sama dengan Korea Selatan perlu diarahkan agar Indonesia dapat menguasai dan mengembangkan teknologi, bukan sekadar menjadi pengguna.
Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah mendorong investasi riset bersama hingga kepemilikan kekayaan intelektual bersama atau joint intellectual property.
"Dengan kerja sama Korea yang membawa teknologi ke Indonesia, untuk dapat memiliki teknologi tersebut, Indonesia juga perlu melakukan investasi dan mungkin mengusulkan kepemilikan kekayaan intelektual bersama," jelasnya lebih lanjut.
