NADIKABAR.COM — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR mengatur perlindungan anak dalam revisi UU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

KPAI mengusulkan penyelarasan usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki KTP elektronik (KTP-el) menjadi 18 tahun, sekaligus menghapus status perkawinan sebagai syarat seseorang dapat menjadi pemilih.

Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan integrasi norma perlindungan anak dalam kedua regulasi tersebut perlu dilakukan, terutama karena UU Pemilu dan UU Adminduk saat ini tengah masuk dalam agenda pembahasan revisi di Komisi II DPR RI.

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11).

Pernyataan tersebut disampaikan Sylvana merespons peringatan Hari Anak Sedunia. Menurut dia, penyesuaian aturan usia pemilih diperlukan untuk mencegah anak terlibat dalam politik praktis.