Sylvana menyoroti ketentuan dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk yang masih menetapkan usia 17 tahun sebagai batas pemilih dan kewajiban memiliki KTP-el. Aturan tersebut juga memungkinkan seseorang yang sudah atau pernah menikah menjadi pemilih tanpa memandang usia.

"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.

KPAI merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Sylvana menilai penyelarasan batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun serta penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan langkah perlindungan agar anak tidak dimanfaatkan dalam kepentingan politik orang dewasa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," kata Sylvana Apituley.