Ia menilai eksploitasi anak dalam politik bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan berulang dalam berbagai momentum, mulai dari Pilkada, pemilu hingga pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi.
KPAI mencatat terdapat 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik. Bentuknya antara lain mobilisasi anak dalam kampanye, menjadikan anak sebagai bintang iklan maupun juru bicara calon, hingga melibatkan anak sebagai sasaran politik uang.
"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," kata Sylvana Apituley.
Sylvana juga menyinggung aksi demonstrasi terkait RUU Pilkada pada Agustus 2024. Dalam aksi tersebut, sekitar 300-400 pelajar dilaporkan turun ke jalan dan 85 anak diamankan.