NADIKABAR.COM — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR mengatur perlindungan anak dalam revisi UU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

KPAI mengusulkan penyelarasan usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki KTP elektronik (KTP-el) menjadi 18 tahun, sekaligus menghapus status perkawinan sebagai syarat seseorang dapat menjadi pemilih.

Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan integrasi norma perlindungan anak dalam kedua regulasi tersebut perlu dilakukan, terutama karena UU Pemilu dan UU Adminduk saat ini tengah masuk dalam agenda pembahasan revisi di Komisi II DPR RI.

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11).

Pernyataan tersebut disampaikan Sylvana merespons peringatan Hari Anak Sedunia. Menurut dia, penyesuaian aturan usia pemilih diperlukan untuk mencegah anak terlibat dalam politik praktis.

Sylvana menyoroti ketentuan dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk yang masih menetapkan usia 17 tahun sebagai batas pemilih dan kewajiban memiliki KTP-el. Aturan tersebut juga memungkinkan seseorang yang sudah atau pernah menikah menjadi pemilih tanpa memandang usia.

"Keduanya (RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan) menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang 'sudah atau pernah kawin' berapa pun usianya," kata Sylvana Apituley.

KPAI merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Sylvana menilai penyelarasan batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun serta penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan langkah perlindungan agar anak tidak dimanfaatkan dalam kepentingan politik orang dewasa.

"Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa," kata Sylvana Apituley.

Ia menilai eksploitasi anak dalam politik bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan berulang dalam berbagai momentum, mulai dari Pilkada, pemilu hingga pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi.

KPAI mencatat terdapat 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik. Bentuknya antara lain mobilisasi anak dalam kampanye, menjadikan anak sebagai bintang iklan maupun juru bicara calon, hingga melibatkan anak sebagai sasaran politik uang.

"Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan," kata Sylvana Apituley.

Sylvana juga menyinggung aksi demonstrasi terkait RUU Pilkada pada Agustus 2024. Dalam aksi tersebut, sekitar 300-400 pelajar dilaporkan turun ke jalan dan 85 anak diamankan.