NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memanggil sejumlah saksi selama 11–12 November 2026.

"Penyidik melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak untuk memberikan kesaksiannya atau keterangannya yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pembangunan jalan, baik di BBPJN ataupun di lingkup PUPR Sumut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.

Adapun para saksi yang dipanggil pada 11 November 2026 terdiri atas SS selaku Bendahara BBPJN Sumut, M selaku Bendahara PT Dalihan Natolu inisial SAM dan M selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu, serta MH selaku pemegang saham sekaligus Direktur PT Rona Na Mora.

Sementara sejumlah saksi yang dipanggil pada 12 November 2026 terdiri atas RL selaku Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, AH selaku pegawai PT Dalihan Natolu, THL selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, M selaku Direktur PT Ayu Septa Perdana, dan AA selaku Koordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana.

Berikutnya, RAS selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III BBPJN Sumut, UH selaku Staf Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, SR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, dan H selaku mantan Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BBPJN Sumut.

Kemudian, TF selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBPJN Sumut, NPA selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumut, H selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan BBPJN sumut, serta YS selaku PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Namun, tidak diketahui siapa saja saksi-saksi yang memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tanggal tersebut.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.

OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut, dan pada 13 Oktober 2026 mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026.

Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP.

Kemudian, mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut MPP, F, dan HH.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM.

Para tersangka kemudian ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE.