NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan DPR RI.

Namun, KPK akan terlebih dahulu mengkaji ketentuan dalam regulasi tersebut untuk melihat keterkaitannya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya sebagai penegak hukum berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Perampasan Aset.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Budi, ketentuan dalam UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK memberantas korupsi. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara.