Budi turut menanggapi diskursus publik mengenai kekayaan penyelenggara negara atau pejabat publik yang dinilai tidak wajar, tetapi tidak masuk dalam pengaturan UU Perampasan Aset. KPK memahami adanya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut.
"Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini," ujarnya.
Ia berharap DPR dan pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk mengevaluasi regulasi tersebut setelah diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas aturan dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset.
"Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali," katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.