"Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," katanya.
Meski demikian, KPK belum akan langsung menerapkan seluruh ketentuan dalam UU tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan kajian. Budi mengatakan pihaknya akan menelaah pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas lembaga antirasuah.
"KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," ujarnya.
Kajian tersebut juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
"Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut," katanya.