NADIKABAR.COM — KPK kembali menahan salah satu tersangka dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kali ini, KPK menahan Bagus Wahyudiono (BGS) yang merupakan staf Anwar Sadad selaku anggota DPR RI 2024-2029 dan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada hari ini, Senin 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ungkap Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Taufik menjelaskan peran dari Bagus dalam perkara ini. Dia mengatakan, mulanya staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD. Atas pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar.

Penerimaan yang diperoleh Anwar Sadad setiap tahunnya yakni pada 2019 senilai Rp 48,9 miliar, 2020 senilai Rp 37,6 miliar, 2021 sebesar Rp 121,3 miliar, dan pada tahun 2022 senilai Rp 83,7 miliar. Taufik mengatakan, dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi jatah Anwar Sadad, dia mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen terhadap para koordinator lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD.

Sementara, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

"Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," terang Taufik.

Taufik menjelaskan, atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara. Pertama bisa diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, atau diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar Sadad, atau diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.

"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Dimana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," ungkap Taufik.

Taufi mengatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 hingga 30 persen disunat lagi oleh para Korlap. Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.

Taufik menjelaskan, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. Dia juga menjelaskan, Bagus dengan Anwar Sadad sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 21 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Sejauh ini, baru tujuh tersangka yang ditahan. Sementara itu, penyidikan terhadap satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi (KUS), dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Taufik turut menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya paksa terhadap para tersangka yang tersisa. Ia menegaskan penyidik akan segera menyelesaikan perkara ini hingga tahap penuntutan.

"Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan," jelas Taufik.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Dari total 21 tersangka, empat orang merupakan pihak penerima (penyelenggara negara). Sementara itu, 17 orang lainnya merupakan pihak pemberi (15 dari pihak swasta dan 2 penyelenggara negara).