"Pola atau mekanisme pembayaran utang Pemda di SMI dengan DBH atau pengurangan TKD cenderung akan terus memperlemah keuangan Pemda. Membangun infrastruktur baru maupun perbaikan terhadap infrastruktur yang sudah ada menjadi kebutuhan yang berkelanjutan," ujar Bamsoet.
Keterbatasan dana perbaikan fasilitas umum pada akhirnya memicu inisiatif warga di berbagai daerah untuk turun tangan langsung. Kelompok masyarakat di Aceh, Bengkulu, hingga Jawa Tengah terpaksa berswadaya mengumpulkan dana demi memperbaiki jalan rusak.
"Kalau wujud eksesnya sudah seperti itu, boleh jadi karena skala penyesuaian TKD-nya terlalu ekstrem dan kalkulasinya belum akurat," ucapnya.
Tokoh senior politik ini mendesak pemerintah pusat untuk kembali meninjau ulang persentase pemotongan transfer daerah. Perhitungan yang lebih akurat sangat krusial agar fasilitas publik di tingkat tapal batas tidak terbengkalai.
"Itulah contoh tentang ekses skala penyesuaian TKD yang terlalu ekstrim dengan kalkulasi yang belum akurat," pungkas Bamsoet.
