NADIKABAR.COM β Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berdampak langsung pemenuhan hak dasar kesehatan mereka di lembaga pemasyarakatan (lapas).
βSistem database pemasyarakatan per 4 November 2026 mencatat 67.185 tahanan warga binaan tidak memiliki NIK. Itu menjadi pekerjaan rumah untuk kami,β kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru kreshna Reza dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
Heru mengungkapkan temuan tersebut terbukti berdampak nyata saat KSP melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara.
Di Medan, lanjutnya, seorang warga binaan harus menjalani tindakan operasi tanpa ditanggung jaminan kesehatan BPS karena ketiadaan NIK sehingga biaya medis terpaksa dibebankan pada anggaran yang terbatas.