Untuk mengatasi kebuntuan koordinasi lintas sektor, Rieke merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden, yakni tentang sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi serta sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.
Menurutnya, regulasi tersebut akan memperjelas pembagian tugas antar-instansi pusat hingga pemerintah daerah dengan berlandaskan Satu Data Indonesia dan Kemenimipas tetap bertindak sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan.
Rieke menambahkan bahwa perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat juga tengah dibahas melalui penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Administrasi Kepedudukan (RUU Adminduk) di Komisi II DPR RI.