Selain persoalan identitas kependudukan, KSP juga menaruh perhatian pada kepadatan hunian yang tinggi di sejumlah lapas. Persoalan itu tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas)

Heru menilai koordinasi lintas kementerian merupakan hal krusial yang harus terus diperkuat guna meminimalkan kebuntuan komunikasi antar-instansi dalam membenahi tata kelola pemasyarakatan, termasuk melalui sinkronisasi data kependudukan sejak tahanan pertama kali diregistrasi.

Senada dengan Heru, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan persoalan warga binaan tanpa NIK di lapas merupakan dampak sistem tata kelola dan Satu Data Indonesia yang belum terintegrasi antar-instansi.

β€œSehingga bisa dibayangkan di beberapa lapas itu ada warga binaan yang masih tidak punya NIK. Akhirnya tidak diketahui keluarganya di mana, hak-haknya sebagai warga negara bagaimana, begitu. Apakah itu tanggung jawab pemasyarakatan? Pemasyarakatan tidak bisa, otoritas enggak sampai ke situ,” ucap Rieke.