NADIKABAR.COM — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pembentukan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian pemenuhan hak tenaga kerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar pekerja tetap mendapatkan pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bangkrut, atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.
"Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.