"Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek," ujarnya.

Dengan mekanisme tersebut, pekerja diharapkan dapat mengakses hak pesangon melalui lembaga penyelenggara tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial perusahaan saat terjadi PHK.