Menurut dia, persoalan pembayaran pesangon selama ini bukan terletak pada ketiadaan aturan mengenai besaran hak pekerja, melainkan lemahnya pelaksanaan kewajiban perusahaan. Sejumlah regulasi ketenagakerjaan sebelumnya telah mengatur formula pesangon berdasarkan masa kerja, tetapi belum menjamin pekerja menerima hak tersebut ketika PHK terjadi.

Karena itu, dana cadangan pesangon diperlukan melalui mekanisme penyisihan dana oleh perusahaan yang ditempatkan secara terpisah dari kekayaan perusahaan. Dana tersebut nantinya disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak bercampur dengan kas operasional maupun digunakan untuk kepentingan bisnis lainnya.

Said menegaskan dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja. Ia juga mengaitkan mekanisme pemisahan dana tersebut dengan ketentuan akuntansi perusahaan melalui PSAK 24 mengenai imbalan kerja.