NADIKABAR.COM β Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana cadangan pesangon, yakni BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pengelola investasi pemerintah Danantara, atau membentuk lembaga pengelola baru.
Menurut dia dari ketiga opsi tersebut, Danantara dinilai menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk mempercepat pembentukan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon karena tidak memerlukan perubahan undang-undang.
βKalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,β ujarnya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan apabila pengelolaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Hal itu karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban baru perusahaan yang membutuhkan skema iuran tersendiri, berbeda dengan program jaminan sosial yang telah berjalan.
Sementara itu, opsi pembentukan lembaga pengelola baru juga dinilai membutuhkan persiapan lebih panjang, termasuk anggaran awal, sumber daya manusia, serta infrastruktur kelembagaan hingga tingkat kabupaten dan kota.