Said menambahkan mekanisme penyisihan dana secara bertahap melalui iuran dapat membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban pembayaran pesangon sehingga tidak harus menanggung seluruh biaya secara sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera menentukan mekanisme pembayaran iuran, besaran iuran, lembaga penyelenggara, pengelolaan dana, serta tata cara pencairan pesangon kepada pekerja.

Menurutnya, peraturan pelaksanaan menjadi sangat penting karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan turunannya.

Ia juga menyatakan akan menyusun analisis dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus berkoordinasi dengan pimpinan DPR serta jajaran pemerintah terkait, agar kebijakan dana cadangan pesangon dapat segera dijalankan.