Said menilai pengelolaan melalui Danantara dapat menjadi pilihan karena lembaga tersebut sudah tersedia sehingga pemerintah cukup menyiapkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur mekanismenya.
Ia juga menegaskan pengelolaan dana cadangan pesangon harus berada di bawah tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut dia, dana tersebut memiliki nilai yang sangat besar mengingat cakupan pekerja formal yang menjadi sasaran kebijakan mencapai sekitar 47 juta orang.
Namun, Said Iqbal menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah maupun Presiden belum menetapkan terkait lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
βSekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,β katanya.